Atasi Keterbatasan Fiskal, Pemprov Sumut Mobilisasi Pendanaan Alternatif dan Gandeng Berbagai Mitra untuk Pembangunan Rendah Karbon
MEDAN – LIPUTAN68.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Hotel Le Polonia, Medan, pada 18–19 November 2026.
Kegiatan dua hari ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Dr. Dikky Anugerah, S.Sos, M.SP, yang diwakili oleh Ari, Fungsional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bapperida Sumut.
Dalam sambutan tertulis Kepala Bapperida Sumut yang dibacakan saat pembukaan, ditegaskan bahwa pilar Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) merupakan agenda strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Agenda ini selaras dengan komitmen nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang ditindaklanjuti di daerah melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D).
Namun, pelaksanaan agenda lingkungan tersebut dihadapkan pada tantangan ruang fiskal daerah yang terbatas akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan analisis integrasi RPRKBI-D ke dalam RKPD dan Renja OPD Tahun 2027, teridentifikasi sebanyak 195 subkegiatan pada 10 OPD yang relevan dengan PRKBI, di mana 23 subkegiatan (11,8%) di antaranya belum didukung alokasi anggaran.
“Implementasi PRKBI membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membuka sumber pendanaan alternatif melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendanaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan,” kata Kepala Bapperida dalam sambutannya.
Workshop ini merupakan tindak lanjut langsung dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 16 September 2026. FGD tersebut telah mengidentifikasi 43 usulan program dan kegiatan indikatif, seperti pengelolaan persampahan, pengelolaan kawasan konservasi, serta penghijauan.
Untuk mematangkan ekosistem pembiayaan tersebut, workshop menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga pendanaan, organisasi nonpemerintah (non-state actors), dan dunia usaha untuk menyampaikan instrumen pendanaan serta berbagi pembelajaran praktik baik (best practices).
Rangkaian diskusi pada hari pertama mengupas berbagai opsi instrumen pendanaan alternatif yang dipaparkan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Setelah pembahasan instrumen pendanaan, sesi dilanjutkan dengan berbagi pembelajaran praktik baik di sektor pengelolaan sampah, sanitasi, dan lingkungan masyarakat. Dalam sesi ini, PT Gema Nirmala Indonesia membagikan pengalamannya dalam pengolahan sampah organik, sementara Arta Jaya memaparkan model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Pada saat yang sama, PT Inocycle Technology Group mengulas implementasi ekonomi sirkular pada rantai daur ulang plastik, Gugah Nurani Indonesia membagikan program intervensi kesehatan, air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH), serta Yayasan BITRA memaparkan praktik pendampingan masyarakat dan pertanian berkelanjutan.
Pada hari kedua, fokus pembahasan bergeser ke sektor konservasi keanekaragaman hayati dan perdagangan karbon. Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) menguraikan pengalaman pengelolaan kawasan konservasi berbasis eco-tourism, sedangkan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) memaparkan strategi konservasi bentang laut berkelanjutan serta peluang pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Karbon. Perlindungan keanekaragaman hayati juga diperkuat melalui pemaparan strategi konservasi dari Wildlife Conservation Society (WCS). Sebagai penutup, Wildlife Works Indonesia menyampaikan kerangka kerja perdagangan karbon serta memfasilitasi pendampingan perumusan proyek karbon di kawasan Perhutanan Sosial.
Bapperida Sumut menekankan bahwa mobilisasi pendanaan harus tetap mengacu pada kebutuhan prioritas daerah. Setiap opsi pendanaan alternatif perlu dikaji dari aspek kelayakan, keberlanjutan, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara.
Melalui dialog dan kolaborasi multipihak ini, Pemprov Sumut berharap dapat menghasilkan kesepakatan kemitraan dan rencana aksi konkret untuk mengamankan dukungan pembiayaan nyata bagi pencapaian target PRKBI.
(LP-01)

Tinggalkan Balasan