JAKARTA – LIPUTAN68.COM – Tahun ajaran baru akan segera dimulai, dan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di sekolah-sekolah siap dijalankan, namun kembali dihadapkan dengan melonjaknya kasus Covid-19, merupakan fakta yang harus segera direspon secara tepat dan bijaksana. Apalagi setelah PPKM Darurat diberlakukan pemerintah per 3 Juli ini untuk menekan laju kasus Covid-19 di tanah air. Rem darurat ini diambil pemerintah sebagai respon mengendalikan pandemi. Ini tentu berpengaruh terhadap rencana pemerintah membuka PTM Terbatas di sekolah. Semua ini penting untuk dibahas mengingat pada Juli 2021 ini tahun ajaran baru akan segera dimulai, dan utamanya kita perlu solusi mengatasi kesenjangan pendidikan akibat pandemi.
Untuk mengulasnya, pada Jumat, 2 Juli 2021, PARA Syndicate menggelar diskusi daring Syndicate FORUM Seri Pendidikan dengan mengangkat tema, “Harap-Harap Cemas PTM Terbatas: Mencari Solusi Pembelajaran di Tengah Pandemi”, yang digelar daring melalui Zoom dan ditayangkan langsung melalui kanal Youtube PARA Syndicate. Dalam diskusi ini tampil sebagai narasumber adalah Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP; Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar – Ditjen. GTK Kemendikbudristek RI Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A.; dan Pengamat Pendidikan sekaligus Ketua Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan; bersama Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo sebagai Host.
“Salah kebijakan politik, katakanlah, bisa direvisi dalam satu malam, salah kebijakan ekonomi bisa dikoreksi dalam satu kwartalatau semester, tetapi salah kebijakan pendidikan memerlukan belasan tahun untuk membenahi, selain juga bisa menyebabkan learning loss, atau bahkan lost generation,” kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, menggarisbawahi pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa.
Gotong-royong pendidikan merupakan solusi pembelajaran di tengah pandemi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu kita punya tanggung jawab bersama mencari solusi terbaik untuk terobosan pembelajaran sekolah di tengah pandemi. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR dan stakeholder terkait telah menyiapkan strategi kebijakan untuk pelaksanaan PTM Terbatas seraya menyiapkan skenario pembelajaran sekolah di tengah pandemi, apabila kasus Covid-19 masih belum terkendali. Dampak pandemi memukul tidak hanya ekonomi, tetapi juga paling terdampak di pendidikan.
Tampil sebagai pembicara pertama, Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A menyatakan, bahwa Kemendikbudristek telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari satu setengah tahun ini. “PTM Terbatas merupakan salah satu kebijakan yang kita harapkan bisa menjadi solusi alternatif pembelajaran di masa pandemi,” kata Dr. Rachmadi. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa seiring fluktuasi dinamika yang terjadi dalam kondisi pandemi, di mana dalam satu setengah tahun ini perubahan berlangsung demikian cepat, kebijakan ataupun rencana yang sudah dibangun matang harus kembali disesuaikan dalam pelaksanaanya. “Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran,” Rachmadi menambahkan. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, serta perhatian pada tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi.