Duhai Pemerintah! Cabut Larangan Ekspor CPO, Hentikan Program B30
MEDAN — LIPUTAN68.COM — Kebijakan larangan ekspor CPO atau Crude Palm Oil oleh pemerintah pusat, terus menuai kritik pedas dari politisi daerah.
Salah satunya kembali datang dari Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur (foto), di mana mengimbau supaya larangan ekspor dimaksud segera dicabut.
Alasannya, karena sebelum larangan ekspor CPO, minyak goreng curah perlahan tapi pasti sudah mulai menjawab permasalahan kelangkaan dan harga.
Selain itu, hemat Sugianto, hentikan program B30 untuk solar subsidi.
“Hemat dulu uang negara karena untuk menghadapi gejolak ekonomi, pemerintah butuh uang yang sangat banyak. Cabut larangan ekspor, subsidi minyak goreng curah dan awasi distribusinya. Ini sudah cukup untuk mengatasi masalah secara keseluruhan,” katanya kepada wartawan, Minggu (1/5/2022).
Keputusan melarang ekspor ini, lanjut dia, hanya menimbulkan masalah yang tidak perlu dan diterapkan pas sebelum Hari Raya Idul Fitri, di mana menimbulkan duka yang mendalam bagi petani rakyat.
Sisi lain, ia pun menyesalkan para menteri yang tidak sanggup memberikan masukan yang tepat bagi presiden.
“Sungguh memalukan, ketika harusnya kenaikan harga CPO membawa berkah bagi masyarakat dan negara, kita malah menghentikan ekspornya,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Sugianto lantas mengingatkan, bila pemerintah tidak mengambil keuntungan atas tingginya harga komoditi produk Indonesia maka sudah pasti neraca perdagangan dalam negeri akan defisit.
“Karena pada saat ini, semua komoditi sedang naik harganya dan kita masih mengimpor kedelai, produk besi/baja, gandum dan sebagainya,” ucap dia.
Di samping itu, harga komoditi yang tinggi, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di daerah penghasil tanpa program stimulus dari APBN/APBD.
“Ini adalah double blessing. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan di Jakarta, mau merendahkan hati untuk mendengar keluhan dan tangisan rakyatnya,” harapnya.
Satu hal yang perlu dimengerti lagi, kata Sugianto, minyak goreng itu terkait langsung dengan CPO sebagai bahan bakunya.
Fenomena yang terjadi ketika larangan ekspor diberlakukan, harga tandan buah segar atau TBS terjun bebas dan hasil sawit rakyat ditolak di pabrik-pabrik yang tidak memiliki kebun sendiri.
“Jadi sangat kontraproduktif. Tidak perlu kita hancurkan harga CPO dalam negeri supaya minyak goreng jadi murah. Itu bukan langkah yang tepat,” tegas legislator Dapil Binjai-Langkat ini.
Karenanya ia berharap, keadaan segera normal kembali.
“Yang kita perlu saingi adalah negara lain dan pengusaha dari negara lain, bukan mematikan pengusaha lokal Indonesia. Dengan semua komponen bangsa yang sehat dan kuat, baru bisa kita mencapai Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera,” demikian Sugianto Makmur. (LM-02)
Tinggalkan Balasan