oleh

Malaysia Belajar Pengelolaan LHKPN kepada KPK

Pada Selasa, 25 Februari 2020

Jakarta, LIPUTAN68.COM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk belajar mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia sebagai upaya pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Plt. Deputi Informasi dan Data KPK Heri Muryanto mengatakan pelaporan harta secara online yang dilakukan KPK merupakan suatu pencapaian dari 2 unit KPK, yaitu Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN bekerja dan Direktorat Informasi dan Data. Sistem ini terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan laporan hartanya.

“Kami berharap melalui kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi semangat pengembangan sistem pelaporan harta bagi kedua belah pihak demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi baik di Malaysia maupun di Indonesia,” ujar Heri di Gedung Merah Putih KPK lantai 16, Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Liputan JUGA  Membangun Medan, Bobby Nasution: UMSU Tempat yang Pas untuk Bertanya
Foto ; Rec.dok/

Selain itu, tambah Heri, upaya ini merupajan wujud komitmen KPK yang harus menjalankan amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi.

“Mari bersama-sama kita merawat kerja sama yang baik antara KPK dengan MACC dan memperluas jaringan antara KPK dengan MAMPU,” ajaknya.

Sementara dalam pidato pembukaan, Dato’ Shamshun Baharin bin Mohd Jamil menyampaikan Malaysia saat ini tidak memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait pelaporan harta pejabat sehingga belum berjalan secara efektif.

Menurutnya, yang saat ini berlaku adalah sesuai arahan kabinet yang mewajibkan di antaranya seluruh anggota parlemen kerajaan, Perdana Menteri, seluruh Menteri Kabinet dan unsur-unsur politik melaporkan hartanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.