Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan, Luruk Bawaslu Tanyakan Soal DPHP

Pacitan, liputan68.com- Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (APDP), tak main-main dalam mengawal proses demokrasi Pilbup serentak 9 Desember ini.

Salah satu bukti keseriusannya, mereka sempat ngeluruk ke Sekretariat Bawaslu Pacitan, guna melakukan audiensi. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menanyakan kejelasan rekomendasi yang diberikan kepada KPU Pacitan terkait permintaan penundaan rapat pleno penetapan DPHP tingkat kabupaten beberapa hari lalu.

“Semenjak rekomendasi turun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil dari rekomendasi tersebut. Berita perihal rekomendasi itu kan sudah beredar dimana-mana, masyarakat juga sudah mengetahui, tapi kita ketahui bersama pada tanggal 13 September lalu, rapat pleno penetapan DPHP tetap dilakukan oleh KPU.

Hal inilah yang kemudian mendasari kami untuk meminta kejelasan kepada Bawaslu”, terang Muhamad Tonis Dzikrullah, Ketua APDP, Sabtu (19/9).

Pada kesempatan yang sama, Tonis juga menanyakan terkait mekanisme Bawaslu dalam melakukan penindakan terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh beberapa badan adhoc KPU dalam melakukan proses coklit.

“Setelah kami telusuri dan kaji, terkait langkah yang dilakukan oleh bawaslu, kami memandang ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut,” ungkap Tonis.

Namun demikian, Tonis mengaku kecewa, pasalnya divisi yang mempunyai tupoksi untuk memberikan jawaban atas tuntutan APDP tidak bisa hadir.

“Tentu kita akan membuat jadwal audiensi lagi dengan Bawaslu, dan meminta penjelasan dengan divisi terkait agar semuanya jadi gamblang,” pungkasnya.(yun).