Kolaborasi PUPR dan Dinkes Pacitan Hadirkan Jamban Hemat Air untuk Daerah Kekeringan

Pacitan,Liputan68.com-Keterbatasan pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan tidak hanya berdampak pada kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga menjadi tantangan dalam pemenuhan sanitasi layak bagi masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan bersama Dinas Kesehatan menghadirkan sebuah solusi melalui pengembangan desain jamban sanitasi yang lebih hemat air, layak, aman, sekaligus terjangkau bagi masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan suplai air.

Selama ini, sebagian besar jamban masyarakat menggunakan sistem leher angsa (water seal) yang membutuhkan air relatif banyak untuk membilas kotoran menuju septic tank. Pada wilayah dengan ketersediaan air terbatas, kebutuhan air untuk pengoperasian jamban tersebut menjadi persoalan tersendiri.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dengan Dinas Kesehatan memberikan penguatan dari sisi kesehatan lingkungan dan sanitasi, sementara Dinas PUPR menerjemahkannya ke dalam aspek teknis konstruksi dan penerapan di lapangan.

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (PLAM) Dinas PUPR Kabupaten Pacitan, Tony Setyo Nugroho, mengatakan inovasi tersebut lahir dari kebutuhan nyata masyarakat di wilayah yang menghadapi persoalan keterbatasan air.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan bukan sekadar membangun jamban, tetapi mencari desain sanitasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kemampuan masyarakat.

“Persoalannya bukan hanya bagaimana membangun jamban yang layak, tetapi bagaimana jamban tersebut tetap bisa berfungsi dengan baik ketika ketersediaan air terbatas. Karena itu diperlukan rekayasa teknis agar kebutuhan air untuk sanitasi bisa ditekan,” ujar Tony, Ahad (20/9).

Kolaborasi tersebut juga melibatkan jaringan tenaga sanitarian Dinas Kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam edukasi dan pendampingan sanitasi di masyarakat.

Konsep penggunaan kloset hemat air yang didorong Dinas Kesehatan kemudian diterjemahkan secara teknis oleh Dinas PUPR untuk diaplikasikan dalam pembangunan jamban sanitasi di lapangan.

Dengan desain tersebut, kebutuhan air untuk proses pembilasan dapat ditekan tanpa mengabaikan aspek keamanan sanitasi. Jamban tetap diarahkan memenuhi prinsip kelayakan, kebersihan dan perlindungan lingkungan, terutama melalui sistem pengolahan tinja yang aman.

Dianggarkan Rp140 Juta

Pengembangan jamban sanitasi hemat air ini turut mendapatkan dukungan melalui APBD Perubahan 2026. Anggaran sekitar Rp140 juta disiapkan untuk mendukung pembangunan jamban sanitasi layak dengan konsep rekayasa teknis yang menyesuaikan kondisi daerah.

Menariknya, program tersebut tidak berhenti pada pola pembangunan yang sepenuhnya dikerjakan pemerintah. Dinas PUPR mendorong keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa melalui skema penyediaan bahan pembangunan jamban, sementara proses pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.

Pola tersebut sekaligus menjadi bagian penting dari desain program. Pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga berupaya membangun rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang dibangun.

“Bahan-bahannya kita dukung melalui anggaran yang ada, kemudian pembangunan di lapangan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Semangatnya adalah gotong royong, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut terlibat dalam proses pembangunan,” terang Tony.

Model tersebut diharapkan dapat menjaga tradisi gotong royong yang selama ini menjadi salah satu kekuatan sosial masyarakat Pacitan. Infrastruktur sanitasi yang dibangun pun diharapkan tidak berhenti sebagai bangunan fisik, melainkan terus dirawat dan dimanfaatkan secara benar oleh masyarakat.

Menjawab Tantangan Sanitasi di Tengah Kekeringan

Pendekatan jamban hemat air menjadi penting karena persoalan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan air. Di wilayah yang mengalami kekeringan, masyarakat sering kali harus memprioritaskan air yang tersedia untuk kebutuhan pokok.

Karena itu, desain sanitasi perlu menyesuaikan kondisi lokal. Teknologi yang diterapkan bukan semata-mata mengejar bentuk bangunan, tetapi bagaimana sistem tersebut dapat bekerja secara efektif dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Kolaborasi PUPR dan Dinas Kesehatan menjadi contoh bahwa pembangunan sanitasi membutuhkan pendekatan lintas sektor. Aspek kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat, teknologi sanitasi, konstruksi hingga keberlanjutan pengelolaan harus berjalan dalam satu kesatuan.

Program ini juga diharapkan mendukung implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lima pilar yang terus didorong Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Lima pilar STBM mencakup stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, pembangunan jamban hemat air menjadi salah satu bagian penting untuk memperkuat pilar pertama sekaligus membangun kesadaran bahwa sanitasi layak harus berjalan beriringan dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada akhirnya, kolaborasi ini bukan sekadar tentang membangun sebuah jamban. Lebih dari itu, program tersebut menjadi ikhtiar menghadirkan teknologi sanitasi yang layak, aman, murah, hemat air dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sekaligus mempertahankan kekuatan sosial berupa gotong royong.

Di tengah tantangan kekeringan yang semakin membutuhkan inovasi, solusi sanitasi tidak harus selalu mahal dan rumit. Dengan kolaborasi, rekayasa teknis yang tepat, edukasi kesehatan, serta keterlibatan masyarakat, kebutuhan akan sanitasi layak tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan keterbatasan sumber daya air.(Red/yun).