Pemandangan Umum F-PDI Perjuangan DPRD Sumut R-APBD 2023 Soroti 3 Ancaman Besar Sumut, Realisasi Visi-Misi Gubsu dan Wagubsu Terancam Gagal

MEDAN – LIPUTAN68.COM – Masa kerja Gubsu dan Wagubsu hanya menyisakan satu tahun lagi maka realisasi visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD Sumut 2018-2023 menuju Sumut Bermartabat sepertinya mustahil untuk dicapai.

Hal tersebut tertuang dalam naskah Pemandangan Umum F-PDI Perjuangan DPRD Sumut yang ditandatangani Ketua Fraksi Mangapul Purba dan Sekretaris Fraksi Syahrul Effendi Siregar saat dibacakan oleh Rudi Hermanto dihadapan Sidang Paripurna DPRD Sumut pada Senin (29/8/2022) di Aula Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Sektor-sektor prioritas yang menjadi sorotan F-PDI Perjuangan dalam mengukur terancamnya realisasi visi-misi seperti pendidikan dengan target lama usia sekolah mencapai 10,5 tahun, kesehatan ditargetkan ada sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota akan dijadikan rumah sakit rujukan serta akan menjadikan rumah sakit haji bertaraf internasional belum juga terwujud.

“Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mantap ditargetkan mencapai 90 % masih dalam proses panjang dan untuk APBD 2023 ditargetkan meningkat menjadi 18 triliun rupiah ternyata dalam R-APBD 2023 hanya 13,8 triliun. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa visi dan misi Gubsu dan Wagubsu terancam tidak bias direalisaikan,” ujar Rudi Hermanto saat membacakan naskah Pemandangan Umum F-PDI Perjuangan DPRD Sumut.

Liputan JUGA  Kasus Covid-19 Confirm Di Pacitan Semakin Sumrambah. Satu Pasien Dikabarkan Menyusul Ke Akhirat Dan 59 Warga Kembali Terpapar Coronavirus

3 Ancaman Besar Sumut

F-PDI Perjuangan DPRD Sumut juga menyoroti setidaknya tiga persoalan besar yang sedang dan akan mengancam keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan rakyat sumatera utara yaitu inflasi, daya beli dan lapangan pekerjaan.

“Sumut mengalami inflasi sebesar 5,62 %, Pemrovsu perlu memberikan perhatian yang serius dengan tren inflasi ini. Naik turunya persentasi inflasi tentu berdampak pada pengelolaan anggaran dan aktivitas ekonomi rakyat Sumut, baik sebagai pelaku ekonomi (produsen) maupun sebagai konsumen (rakyat),” lanjut Rudi Hermanto
F-PDI Perjuangan menilai bahwa belum melihat ada kesungguhan dari pemerintah provinsi sumatera utara dalam mengantisipasi kemungkinan naik turunya persentasi inflasi dan kemungkinan dari dampak buruk inflasi tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *