Banyak Warisan Program SBY Untuk Pacitan Yang Mandeg, Lantaran Kurangnya Pendekatan Pemkab Ke Pusat?

Pacitan – Proyek pelabuhan Gelon, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, yang menjadi salah satu icon pemikiran Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, sepertinya terancam mandeg.

Persoalan itu kuat diduga karena kurangnya pendekatan Pemkab Pacitan dengan pemerintah pusat. Sehingga tak ayal, gagasan cemerlang dari seorang tokoh bangsa untuk memajukan tanah kelahirannya itu, harus terkendala.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pacitan, Lancur Susanto.

Menurut politikus beringin ini, pihaknya selalu mendorong ke eksekutif untuk punya greget melakukan pendekatan ke pusat. “Eman-eman. Pelabuhan Gelon tersebut, salah satu gagasan dari Pak SBY. Tapi sampai sekarang belum juga berjalan. Karena itu kami mendorong ke Pemkab Pacitan agar lebih intensif lagi melakukan pendekatan dengan pusat,” kata Lancur, Kamis (23-02-2023).

Selain pelabuhan Gelon, Lancur juga mengkritisi program SBY lainnya yang sangat berpihak kepada masyarakat, namun terkesan diabaikan oleh pemerintahan saat ini. Yaitu agropolitan di Kecamatan Nawangan-Bandar.

Program tersebut, sambung Lancur, sudah dicanangkan oleh SBY sejak Tahun 2008 silam. Namun fakta di lapangan, tidak ada tindak lanjutnya. Program yang benar-benar bisa menyentuh masyarakat bawah itu terkesan diabaikan dan terkesan hanya seremonial belaka.

“Ibarat anak sekolah, program tersebut harusnya sudah masuk ke jenjang sekolah lanjutan pertama. Tetapi, sampai detik ini masih stagnasi di level dasar, tanpa ada progres. Karena itulah, sekali lagi kami mendorong agar warisan program Pak SBY, untuk bisa ditindaklanjuti,” bebernya.

Persoalan lainnya yang sampai saat ini masih menjadi PR bagi Pemkab Pacitan, yaitu status kepemilikan lahan di Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Pacitan ini, sudah bertahun-tahun pemkab tak segera mengurus status lahan untuk dihibahkan dari pemerintah pusat ke daerah.

Tentu ini akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan di daerah untuk bisa memakmurkan situs bersejarah tersebut. “Padahal tanggal 25 Februari nanti akan digelar tarian ketek ogleng yang melibatkan sekitar 1.500’an penari di Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut. Kami terus mendorong ke pemkab agar sesegera mungkin memperjelas status lahan tersebut,” tandasnya. (Red/yun).