MEDAN – LIPUTAN68.COM – Aktivis 98 M Taufik Umar Dani Harahap menilai dinasti politik menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,” jelasnya dalam kegiatan Democration Talk, Kaum Milenial: Merawat Demokrasi, Menolak “Politik Dinasti” di Qahwa Coffee Shop and Entertain Jalan Durung, Kec. Medan Tembung, Selasa (5/12/2023) sore.
Taufik menuturkan, Politik dinasti perlu dicurigai. Biasanya mereka yang melakukan politik dinasti itu korupsi. Karena itu perampokan aset negara.
Lebih lanjut, Taufik juga bilang, demokrasi merupakan sistim memberlakukan dan membuat sistim yang sesuai kompetensinya dan bukan didesain tiba-tiba. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Anaknya, Gibran Rakabuming terjun ke dunia politik, menjadi Walikota Solo, kini Cawapresnya Prabowo Subianto. Menantunya, Bobby Nasution, adalah Walikota Medan.
Lalu adik Ipar Presiden Jokowi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang meloloskan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres.
“Kita punya 278 juta jiwa, 17 ribu pulau di Indonesia. Itu artinya mengurus Indonesia yang besar memerlukan otak.. Politik dinasti pasti mengabaikan itu,” tegasnya.
Menurutnya, banyak kasus di Indonesia, karena demokrasi elektoral hanya sekedar formalitas. Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif.
“Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif,” tuturnya.
Taufik menyebut negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi.
