Sabtu, 25 Juli 2020
KEMEN BUMN BELUM MENJAWAB HAKEKAT PERSOALAN DIAJUKAN ADIAN
Jakarta – LIPUTAN68.com – Di berbagai media massa, termasuk arus utama, politikus Adian Napitupulu (Adian) mengatakan bahwa jabatan direksi dan komisaris di semua perusahaan BUMN merupakan “titipan”. Bahkan ia menyebut jumlah titipan mencapai ribuan orang.
Pendapat Adian ini dari aspek komunikasi, termasuk kategori pandangan kritis yaitu “membongkar” kemapanan yang ada selama ini di BUMN, sekaligus memposisikan dirinya sebagai pro-rakyat.
Karena itu, saya menyarankan agar BUMN mengurai ini semua secara terang benderang. Terbuka saja, utamanya proses rekruitmen komisaris dan direksi di semua BUMN.
Jika tidak, berpotensi mengukuhkan persepsi publik yang kurang produktif dalam rangka pengelolaan BUMN ke depan di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sebab, apa yang dikatakan oleh Adian sudah masuk ke peta kognisi khalayak publik.
Namun sayangnya respon dari pihak Kemen BUMN yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga (Arya) belum menjawab hakekat persoalan yang diajukan oleh Adian, yaitu persoalan rekruitmen dengan pola “titipan”.
Padahal menjawabnya sederhana, Sajikan saja fakta, data dan bukti yang valid yang disertai bangunan argumentasi induktif dan dedukatif, tentu harus disampaikan secara asertif pula.
Sangat kurang elok mengatakan bahwa Adian tak mengerti budaya korporasi. Merendahkan orang di ruang publik sangat tidak sesuai dengan aksiologi komunikasi.
Karena itu, ruang publik harus kita rawat sebagai wadah komunikasi beradab, sekalipun berbeda pandangan sebagai suatu dialektika untuk menemukan solusi.
Terkait bantahan Arya kepada Adian tentang budaya korporasi. Justru, menurut hemat saya, yang disampaikan Adian, membangun budaya korporasi yang transparan, apalagi itu BUMN yang pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat Indoensia, termasuk di dalamnya Arya dan Adian, tentu melalui tangan pemerintah.
Karena itu, rekruitmen komisaris dan direksi mutlak harus dilakukan terang benderang sebagaimana tampaknya yang diinginkan Adian. Tidak boleh dilakukan di teritorial privat oleh para elitis, yang memungkinkan transaksional.
Selanjutnya Arya memberikan argumentasi bahwa tidak ada perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk direksi dan komisaris yang diumumkan secara terbuka.
Terkait dengan pernyataan Arya ini, menimbulkan pertanyaan kritis, apa benar demikian. Padahal, bila dicari di Google, bukankah ada rekruitmen komisaris dan direksi dilakukan secara terbuka?
Karena itu, argumentasi Arya belum kuat dan tampaknya cenderung membela, sehingga kurang tepat. Sebab, jika menteri BUMN memiliki good leadership dan keredibilitas kukuh, ia pasti lebih berani dan independen melakukan eksekusi extraordinary merekrut komisaris dan direksi secara professional dan terbuka.
