BUMDes Harus Berbasis Sistem, Bukan Sekadar Cari Untung

NTT, Liputan68.com- Kepala Desa Takarai, Kecamatan Botinleobele, Kabupaten Malaka, Yeremias Nana, S.AP, menekankan pentingnya membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di atas fondasi kelembagaan yang kuat dan profesional.

Hal ini ia sampaikan disela kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUMDes Tingkat Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Dinas PMD NTT sejak 16 hingga 19 Juli 2025.

Menurut Yeremias, keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sistem dan struktur organisasi yang jelas serta akuntabilitas pengelolaan.

“Pelatihan ini membuka wawasan kami bahwa BUMDes bukan usaha pribadi, tetapi lembaga yang berdiri di atas asas kekeluargaan, transparansi, dan tanggung jawab,”

“Kami belajar bagaimana membangun organisasi yang solid, dengan Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan unit-unit usaha yang saling terhubung,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa legalitas, AD/ART, peraturan desa pendirian, dan peran pemerintah desa sebagai mitra strategis adalah pilar penting yang tidak boleh diabaikan.

“Tanpa kelembagaan yang tertib dan profesional, usaha sehebat apapun akan rapuh. Kami ingin memastikan BUMDes Dasa Rai benar-benar menjadi lembaga yang dipercaya, dijaga, dan dibanggakan seluruh warga,” tegas Yeremias.

Dengan komitmen ini, Desa Takarai berharap BUMDes Dasa Rai dapat menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)bertujuan membekali pengurus BUMDes dengan wawasan kelembagaan, manajerial, dan strategi bisnis modern, serta memperkuat fungsi BUMDes sebagai pilar penggerak ekonomi desa.

Kegiatan ini diikuti oleh 112 peserta, terdiri dari unsur Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua BUMDes, dan Bendahara BUMDes yang berasal dari 5 kabupaten di wilayah Provinsi NTT.

Dari Kabupaten Kupang 6 desa, Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) 7 desa, Kabupaten TTU (Timor Tengah Utara) 5 desa, Kabupaten Belu 5 desa, Kabupaten Malaka 5 desa.

Kehadiran peserta lintas wilayah ini memperkaya diskusi dan mendorong kolaborasi lintas desa dalam penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Semuel Halundaka, S.IP., M.Si.

*** (Eki Luan)