Belum Memparipurnakan Prolegnas Prioritas 2021 Ini Alasan DPR

Liputan68.com, Jakarta | DPR RI masih belum juga mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Padahal, daftar calon regulasi sudah disusun.

“Lagi proses,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kepada Medcom.id, Sabtu, 23 Januari 2021.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, proses yang dimaksud bukan terkait jenis rancangan undang-undang (RUU) yang disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg), DPD, dan pemerintah. Namun, persiapan administrasi belum rampung.

“Ya, lagi proses (administrasi),” ujar dia.

Sebelumnya, pengambilan keputusan tingkat I daftar Prolegnas Prioritas 2021 sudah dilakukan pada 14 Januari 2021. Baleg, DPD, dan pemerintah menyepakati 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Berikut 33 RUU dalam Prolegnas 2021:

1. RUU Tentang Penyiaran

2. RUU Tentang Pemilihan Umum

3. RUU Tentang Kejaksaan

4. RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. RUU Tentang Jalan

6. RUU Tentang Badan Usaha Milik Negara

7. RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan

8. RUU Tentang Penanggulangan Bencana

9. RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan

10. RUU Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

11. RUU Tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

12. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

13. RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

14. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

15. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

16. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

17. RUU Tentang Pendidikan Kedokteran

18. RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

19. RUU Tentang Aparatur Sipil Negara

20. RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat

21. RUU Tentang Praktik Psikologi

22. RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol

23. RUU Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

24. RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi

25. RUU Tentang Landas Kontinen Indonesia

26. RUU Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

27. RUU Tentang Narkotika

28. RUU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

29. RUU Tentang Ibukota Negara

30. RUU Tentang Hukum Acara Perdata

31. RUU Tentang Wabah Penyakit Menular

32. RUU Tentang Daerah Kepulauan

33. RUU Tentang Badan Usaha Milik Desa