BBM Bali Kacau, Dewa Rai Sentil Manajemen Pertamina: Tak Mampu Atasi Masalah, Lebih Baik Mundur!

DENPASAR | Meluasnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali memicu desakan evaluasi terhadap manajemen distribusi bahan bakar minyak (BBM). Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Fraksi PDI Perjuangan, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan, pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di Bali harus berani mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Bahkan, ia melontarkan kritik keras bahwa pejabat atau jajaran manajemen yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik seharusnya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Dewa Rai saat dihubungi pada Selasa (13/10/2026), menyikapi antrean BBM yang meluas di berbagai wilayah Bali dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Bali yang selama ini dikenal sebagai destinasi pariwisata internasional membutuhkan sistem distribusi BBM yang andal untuk menopang mobilitas masyarakat, pekerja, transportasi, serta aktivitas perekonomian.

Namun, ketika antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU dan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau dia salah, lebih baik mundur saja. Ngapain lagi?” demikian kritik keras yang disampaikan Dewa Rai terhadap pihak yang dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.

JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK PERNYATAAN PASOKAN AMAN

Dewa Rai juga mempertanyakan pernyataan yang menyebut kondisi pasokan BBM di Bali masih aman, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan antrean panjang dan laporan kekosongan BBM di sejumlah SPBU.

Menurutnya, klaim mengenai keamanan pasokan harus disertai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan pernyataan bahwa situasi terkendali apabila kesulitan mendapatkan BBM masih terjadi.

“Faktanya kita lihat fakta dong. Fakta sebagai pendukung apa yang menjadi cerita mereka. Kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti dia yang bohong,” tegasnya.

Ia meminta jajaran Pertamina yang menangani wilayah Bali memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi stok, hambatan distribusi, dan langkah penanganan yang sedang dilakukan.

Bagi Dewa Rai, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pernyataan antara perusahaan dan masyarakat. Lebih dari itu, kondisi di lapangan harus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan distribusi BBM.

Jika memang terdapat kendala pengiriman dari luar pulau, termasuk dari Jawa, Pertamina perlu menjelaskan bagaimana antisipasi telah disiapkan agar gangguan transportasi tidak langsung berdampak luas terhadap kebutuhan masyarakat Bali.

DPRD TAK BOLEH TUTUP MATA, KEMENTERIAN BISA DILIBATKAN

Sebagai wakil rakyat, Dewa Rai menilai persoalan kelangkaan BBM perlu mendapatkan perhatian serius dari lembaga DPRD Bali. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pernyataan atau koordinasi, tetapi harus diarahkan pada upaya memastikan distribusi kembali berjalan normal.

Ia membuka kemungkinan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPRD sesuai kewenangan yang berlaku.

Apabila penjelasan dan penanganan dari pihak terkait tidak sesuai dengan kondisi faktual, DPRD dapat mempertimbangkan langkah resmi, termasuk menyampaikan persoalan kepada kementerian terkait.

Menurutnya, langkah kelembagaan diperlukan apabila masalah terus berlarut-larut dan tidak terdapat perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dewa Rai menegaskan, yang menjadi prioritas bukanlah mempertahankan citra suatu institusi, melainkan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semestinya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pertamina sebagai pihak yang menangani distribusi BBM harus mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab ketika menghadapi persoalan yang berdampak luas.

PARIWISATA BALI TERANCAM IKUT TERGANGGU

Dewa Rai mengingatkan bahwa kelangkaan BBM dapat menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian Bali, terutama sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi.

Antrean panjang berpotensi membuat pekerja terlambat tiba di tempat kerja, mengganggu jadwal operasional usaha, hingga menghambat layanan transportasi wisatawan.

Situasi tersebut menjadi semakin serius ketika mobilitas masyarakat dan pelayanan kepada wisatawan harus bersaing dengan waktu yang tersita untuk mendapatkan BBM.

Menurutnya, persoalan distribusi BBM seharusnya diantisipasi dengan perencanaan yang matang, termasuk menghadapi kemungkinan keterlambatan pasokan akibat kendala pengiriman antarpulau.

Ia tidak ingin persoalan yang seharusnya dapat diantisipasi berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat dan citra pariwisata Bali.

Karena itu, ia meminta manajemen Pertamina di Bali segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi, kesiapan pasokan, dan koordinasi antarpihak.

JANJI NORMALISASI HARUS DIBUKTIKAN

Dewa Rai turut menyinggung koordinasi Gubernur Bali dengan Pertamina untuk mempercepat penanganan kelangkaan BBM. Ia berharap koordinasi tersebut segera menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Informasi mengenai kemungkinan kondisi kembali normal dalam satu hingga dua hari, menurutnya, perlu dibuktikan melalui ketersediaan BBM di SPBU dan berkurangnya antrean kendaraan.

“Mudah-mudahan besok. Kita buktikan saja besok,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Jika distribusi kembali normal, kondisi tersebut harus terlihat langsung melalui pelayanan SPBU yang membaik.

Sebaliknya, apabila persoalan tetap berlanjut, evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan secara serius.

Bagi Dewa Rai, jabatan dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan, pihak yang diberi mandat mengelola distribusi harus mampu menjelaskan persoalan sekaligus menghadirkan solusi. Jika tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, evaluasi hingga pengunduran diri patut menjadi bahan pertimbangan.

Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Pertamina untuk memulihkan distribusi BBM di Bali. Sebab, ukuran keberhasilan penanganan bukan terletak pada pernyataan bahwa situasi aman, melainkan pada kenyataan bahwa masyarakat kembali dapat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean panjang.