Proyek Fisik di Sumut Diklaim Sudah Rampung Sejak November

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Pemprov Sumut memastikan bahwa proyek pengerjaan fisik yang bersumber dari APBD Sumut 2021 paling lama telah selesai pada November lalu.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Parenus Sinaga, kalau ada saat ini melihat proyek pengerjaan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ataupun instansi fisik lainnya, maka kegiatan itu sudah bisa dipastikan di Perubahan APBD 2021.

“Kalau dari APBD murni itu paling lama selesainya sudah di November,” katanya dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 di Medan, Selasa (28/12/2021).

Ia menambahkan hal tersebut sesuai arahan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bahwa semua pengerjaan fisik harus selesai pada November.

“Ini saya garansi, semua proyek APBD sudah selesai di November,” ucapnya.

Ismael menerangkan hal yang wajar misalnya hingga sampai Desember masih ada dana kas daerah yang tersisa di bank. Hal ini sebagai cadangan daerah.

“APBD Sumut misalnya Rp13,7 triliun. Kalau dirata-ratakan paling satu bulannya itu keluar Rp1 triliun lebih. Hal yang wajar misalnya di Desember ini tersisa Rp1 triliun lagi. Bukan berarti ini tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Jadi menurutnya hal yang normal jika saat ini masih ada uang negara di daerah.

“Bukan uang itu tak produktif. Uang itu masih ada di bank dan akan kita gunakan,” ucapnya.

Ia memisalkan di DKI Jakarta bahwa sampai Desember ini masih ada uang sisa di kas daerahnya Rp16 triliun, dan itu masih wajar.

“Malah kalau sisa Rp8 triliun pemprov-nya was-was. Bisa jadi ada beberapa proyek yang gagal bayar,” katanya.

Kemudian untuk proyek-proyek di Sumut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengadaan barang dan jasa agar Januari mendatang sudah bisa dilakukan tender.

“Semoga bisa selaras dengan kabupaten/kota,” katanya.

Apresiasi

Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut, Afifi Lubis, yang turut hadir memberikan apresiasi atas keberanian BPKAD dalam menggelar refleksi akhir tahun, apalagi dengan mengundang ketua PWI Sumut dan insan pers.

“Dengan mengundang wartawan tentu tau risikonya pasti akan diberitakan. Keinginan ini sangat bagus karena dengan demikian tentu akan mendapat koreksi dari insan pers sehingga pengelolaan keuangan akan lebih sehat ke depannya sekaligus refleksi akhir tahun ini menunjukkan adanya keterbukaan publik,” terangnya.

Ia pun memuji kinerja Kepala BPKAD Setdaprovsu, Ismael Sinaga karena telah merubah sistem kerja di OPD tersebut.

Afifi menilai, saat ini BPKAD telah bekerja secara maksimal dalam mengelola keuangan daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, BPKAD juga dinilai cukup cepat dalam mengalirkan anggaran ke setiap OPD.

“Saat ini, inflasi di Sumut juga terkendali. Upaya yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Sumut juga memberi manfaat besar bagi prestasi Sumut,” katanya. Atas prestasi itu, sebut dia, akhirnya Sumut bisa mendapatkan reward hingga puluhan miliar sebagai dana insentif. Ia minta ini juga harus dipertahankan.

Lebih lanjut ia menekankan, BPKAD harus memiliki format yang jelas dalam bekerja. Selain itu, Pemprovsu harus dapat memertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama tujuh tahun berturut-turut dari pemerintah pusat.

Kepada seluruh ASN pun ia ingatkan, untuk meninggalkan pola-pola lama dan harus menjadi aparatur yang milenial dan jangan kampungan.

“Saya tegaskan, tidak ada lagi potongan anggaran sekian persen, itu zaman dulu. Sekarang sudah jelas, bagaimana aturan keluarnya uang dari BPKAD ke OPD-OPD,” tegasnya.

Dalam acara itu, turut diberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai BPKAD yang dinilai berprestasi. (LM-02)

TEKS FOTO
ARAHAN: Penjabat Sekdaprov Sumut, Afifi Lubis beri arahan dalam acara Refleksi Akhir Tahun yang diinisiasi BPKAD Setdaprovsu di Medan, Selasa (28/12/2021). ISTIMEWA