oleh

Tentang Stafsus Milenial Presiden Kirim Surat Untuk Camat se-Indonesia, Ini Pendapat Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukriyanto

JAKARTA, LIPUTAN68.COM | Ditengah upaya Pemerintah menanggulangi penyebaran wabah COVID-19, dikabarkan ada surat ber kop Sekretariat Kabinet kepada beberapa Pejabat di lingkungan Pemerintahan tingkat Kecamatan (Camat) se-Indonesia yang berasal dari salah satu staf khusus Milenial Presiden (Andi Taufan Garuda Putra). Ditenggarai surat tersebut guna mengkondisikan dukungan terhadap relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) yang saat ini ditunjuk sebagai Perusahaan yang menangani wabah Corona, sedangkan Taufan adalah salah satu pendiri dan CEO Perusahaan tersebut.

Usai mendapat kritikan dari berbagi pihak, kali ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi III yang juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Dr. Didik Mukriyanto, SH, MH memberikan tanggapan atas kabar berita tersebut, kepada kantor berita Jarrakpos Grup Politisi senior partai Demokrat menyampaikan pendapatnya, Kamis (16/4/2020).

Liputan JUGA  GTPP Covid-19 Pemkab Pacitan, Sampaikan Dua Penambahan Pasien Covid-19 Confirm Yang Sembuh. Total 185 Pasien Covid-19 Yang saat Ini Terbebas Dari Coronavirus

Berikut petikan wawancara kantor berita Jarrakpos Grup kepada Anggota Komisi III DPR RI Dr. Didik Mukriyanto, SH, MH,

Pewarta ; Bagaimana Pendapat Fraksi Partai Demokrat mengenai kabar adanya Surat Staf Khusus Presiden Jokowi kepada Camat ?

Jawaban Didik Mukriyanto ;
“Mengelola Negara, mengelola Pemerintahan harus berbasis kepada prinsip-prinsip Good Governance. Transparansi, Pelibatan Partisipasi Publik, Akuntabilitas & Koordinatif terhadap semua pemangku kepentingan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan, termasuk taat asas, tertib hukum dalam menggunakan kewenangan;

Sebagai bagian representasi pemerintahan dan/atau Negara, pejabat Negara dan pejabat Pemerintahan harus memahami dan menyadari sejak awal bahwa sumber kekuasaan dan kewenangannya bersumber dari tata aturan yang mempunyai konsekuensi yuridis dalam pelaksanaannya. Tidak bisa pejabat Pemerintah semau udel menggunakan kewenangannya tanpa mendasarkan kepada tata aturan yang mengaturnya. Aturan itulah sebagai bagian alat kontrol dari potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan;

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.