LAMPUNG, LIPUTAN68.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat Dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi telah melayangkan laporan pengaduan terkait deposito APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017, 2018 dan 2019 di Bank Lampung Cabang Kalianda ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Selasa (21/6/2021).
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Rabu 22 Juni 2021.
Menurut DPW KAMPUD, pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan dalam proses penempatan deposito berjangka disinyalir tidak sesuai ketentuan.
“Kami telah resmi menyampaikan laporan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terkait pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk deposito berjangka di Bank Lampung Cabang Kalianda yang diduga dilakukan tidak sesuai mekanisme, tidak transparan, tidak akuntabel dan berkeadilan dan mengabaikan tugas daerah serta kepentingan Pembangunan untuk Masyarakat, lantaran penempatan deposito APBD Lampung Selatan tidak dilakukan pembahasan melalui DPRD Lampung Selatan sejak tahun 2017 kemudian di perpanjang ke tahun 2018 dan 2019, kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka”, ungkap Seno Aji.
Ketua DPW KAMPUD juga menjelaskan bahwa deposito berjangka diduga bukan dari kelebihan kas tetapi dari alokasi APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan masyarakat.
“Penempatan deposito berjangka, yang dilaksanakan pada awal tahun dengan mekanisme automatic roll over dan atau carry over (perpanjang secara otomatis) untuk tahun 2017 tidak jelas berapa besaran APBD yang didepositokan, namun tahun 2018 sebesar Rp. 70 Miliyar, dan Rp. 80 Miliyar, kemudian tahun 2019 deposito di Bank Lampung sebesar Rp. 250 Miliyar, kondisi ini diduga tidak sesuai dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang deposito/investasi jangka pendek, karena ketetapan waktu pada deposito tersebut selama 3 tahun berturut-turut dengan modus carry over deposito”, ujar Seno Aji.
Sementara, lanjut dia, “jika ditinjau dari laporan keuangan Pemda Lampung Selatan dalam perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAl), saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2019 menunjukan uraian setara kas (deposito yang dapat dicairkan dibawah 3 Bulan) tahun 2018 hanya sebesar Rp. 150 Miliyar, sedangkan tahun 2019 total deposito berjangka mencapai Rp. 250 Miliyar (lebih besar dari setara kas), selain itu pada laporan keuangan juga tidak merinci pendapatan asli daerah dari bunga deposito 2017, 2018 dan 2019”, sambungnya.