oleh

Kasatpol PP Bali, Kadis PUPR Bali dan Kasatpol PP Klungkung Lakukan Sidak, Diduga 1 Kontraktor Terima Galian Ilegal

Bali.Liputan68.com.  Mencuatnya masalah galian tanah bukit tanpa izin alias ilegal di bawah Pura Penataran Agung Parahyangan Pasek Punduk Dawa, Kecamatan Dawan Klungkung bisa berbuntut panjang.

Pasalnya, galian tanah itu disinyalir telah dibawa ke Proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang sedang berjalan di Tangkas Gunaksa dan tidak jauh dari lokasi galian dipermasalahkan.

Sesuai Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 dalam Pasal 161 sudah diatur, bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan dan lainnya dari galian tanpa izin.

Jika terbukti, hukumannya pun tidak main-main, dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan juga denda paling banyak Rp10 miliar.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda menyampaikan, ada 6 (enam) kontraktor yang menggarap Proyek PKB namun hanya 1 (satu) yang dikatakan sempat menerima tanah dari galian bukit Punduk Dawa yang belakangan disebut-sebut ilegal.

Liputan JUGA  Usai Hancurkan Mobil, Preman Paling Meresahkan Ditangkap Polda Bali

“Tyang (saya) cuma ada 6 kontraktor. Dan dari 6 hanya 1 yang sempat menerima,” ungkap Nusakti kepada wartawan melalui pesan whatsapp di Denpasar Bali, Selasa (16/08/2022)

Nusakti menjelaskan, bahwasanya sudah memperingati kontraktor tersebut dan menghentikan menerima material dari lokasi galian tak berizin. Namun pihaknya tidak menyebut, nama kontraktor dimaksud.

“Saat ini sudah lama saya peringati dan menstop material dari lokasi yang tidak berizin,” imbuhnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Resi (MGPSSR) Provinsi Bali, I Made Somya Putra, S.H, M.H mengatakan, bahwa penggalian penambangan batuan yang berlokasi di sisi timur Pura Penataran Agung Catur Parahyangan Ratu Pasek Punduk Dawa tidak memperhatikan dampak buruk bagi bangunan Pura dari sisi keagamaan.

Liputan JUGA  Mendagri : Bali Akan Menjadi Ibu Kota Pariwisata

Tidak itu saja, dia juga menilai penggalian tanah bukit itu tidak memberi keamanan, kenyamanan dan bisa berdampak lingkungan secara luas. Bahkan diungkapkan, pengerukan sudah terjadi dengan jarak + 5 (lima) meter dengan kedalaman + 25 (dua puluh lima meter) serta kemiringan hampir 90 derajat.

“Alasan Pemilik Lahan berani menggali dan melakukan pertambangan tanpa izin karena untuk kepentingan Proyek Nasional Pembangunan Tempat Pesta Kesenian Bali (PKB) yang baru yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda beserta jajaran pun sudah menemui secara langsung pihak kontraktor dan pemilik lahan yang menjual materialnya tanpa dilengkapi dengan perjanjian yang memadai.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *