Soroti Pemborosan Anggaran, Sang Perubahan Gelar Aksi di Kantor Bupati Tapsel

TAPANULI SELATAN -LIPUTAN68.COM Solidaritas Anak Negeri Pendukung Perubahan (Sang Perubahan) menggelar aksi demonstrasi di lokasi penyampaian aspirasi Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Kamis (2/10/2025).

Aksi yang dikoordinatori oleh Rahmad Taufiq Dalimunthe itu menyoroti dugaan pemborosan anggaran Pemkab Tapanuli Selatan, khususnya pada pemeliharaan rumah dinas dan fasilitas penunjang lain yang dianggap tidak relevan di tengah instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.

Sorotan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Dalam orasinya, Taufiq menegaskan Pemkab Tapsel telah melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang mengamanatkan pengurangan belanja pendukung tanpa output jelas serta memprioritaskan pelayanan publik.

“Tahun 2024 sudah dilakukan pemeliharaan rumah dinas, tahun ini dilakukan lagi. Ini terkesan dipaksakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Padahal rumah dinas jarang bahkan tidak pernah ditempati,” tegas Taufiq di hadapan peserta aksi.

Sorotan Moralitas Pemimpin

Lebih lanjut, Taufiq menyebut persoalan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal moralitas penyelenggara pemerintahan.

“Ini bukan lagi soal anggaran, tapi soal moral. Tidak patuh pada perintah presiden dan justru bermewah-mewah di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Satu kilometer dari kantor bupati saja masih banyak warga hidup di garis kemiskinan,” ujarnya.

Data Anggaran yang Dipertanyakan

Dalam kesempatan itu, Taufiq juga memperlihatkan data anggaran pemeliharaan tahun 2025 yang mencapai Rp 1,686 miliar, di antaranya:

Pemeliharaan alat besar/steam generator: Rp130 juta

Pemeliharaan mebel rumah tangga: Rp155 juta

Pemeliharaan rumah dinas Sekda di Sipirok: Rp50 juta

Pemeliharaan rumah dinas KDH di Sipirok: Rp20 juta

Pemeliharaan gedung kantor PKK: Rp50 juta

Pemeliharaan mess Pemkab di Medan: Rp150 juta

Pengecatan rumah dinas KDH, WKDH, Sekda: Rp150 juta

Rehab ruang kerja KDH: Rp200 juta

Pembangunan laundry rumah dinas KDH: Rp150 juta

Pemeliharaan taman rumah dinas: Rp86,5 juta
(dan sejumlah pos lainnya)

Menurutnya, alokasi tersebut tidak sesuai dengan semangat efisiensi, sementara masyarakat sekitar kantor bupati masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Respon Pemkab dan Rencana Aksi Lanjutan

Aksi massa diterima oleh Asisten II, Ali Akbar Hutasuhut. Namun, pengunjuk rasa menolak karena menilai pejabat tersebut tidak memiliki kapasitas menjawab tuntutan strategis yang mereka ajukan.

Taufiq menegaskan pihaknya akan melanjutkan perjuangan dengan aksi susulan.
“Kami akan datang lagi, insya Allah dengan jumlah massa yang lebih banyak,” pungkasnya.

(LP-03)