oleh

INDONESIA SEBAGAI MODEL? – Musim Bunga Transisi Dunia Muslim Menuju Demokrasi Dan Kebebasan

Politik, LIPUTAN68.COM | Denny JA Tentang Masa Depan Kebebasan (19), “Demokrasi itu ada dalam darah umat Islam. Agama ini mengajarkan kesetaraan total umat manusia. Kami percaya pada persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan.” Ini ucapan terkenal Muhammad Ali Jinnah, pendiri Negara Pakistan.

Tapi di tahun 2019, data menunjukkan hal yang berbeda. Sebanyak 60 persen dari 50 negara muslim di dunia justru berada pada level sistem politik otoriter. Ini kualitas negara paling tidak demokratis.

Jika 50 Negara Muslim akan hijrah ke jalan demokrasi dan kebebasan, bagaimana rutenya? Mungkinkah akhirnya Indonesia menjadi model Dunia Muslim lain bertransisi menuju Demokrasi dan kebebasan?

Banyak negara Islam mengalami dilema. Berdasarkan pengalaman, transisi menuju demokrasi di banyak dunia Muslim tidak happy ending. Sekali keran demokrasi dibuka, sekali dibiarkan partai bebas bertarung, yang menang sangat mungkin justru partai yang anti demokrasi.

Akibatnya terjadi “One Man, One Vote, One Time.” Pemilu bebas terjadi sekali saja. Partai yang menang berkuasa melalui pemilu, namun menghalangi pemilu bebas berikutnya. Jargon agama versi yang keras dikumandangkan bahwa pemilu adalah budaya barat, milik kaum kafir.

Pemilu bisa saja tetap dilakukan. Tapi kualitas pemilu yang bebas, terbuka, kompetitif, akan dikontrol. Atas nama agama, segala bentuk filter dan intervensi dilakukan.

Akibatnya transisi ke demokrasi juga menakutkan kalangan pengusaha, elit sekuler, kaum minoritas, dan mereka yang menginginkan stabilitas. Tak jarang terjadi. Ujung dari itu, akhirnya orang kuat dan rezim otoriter mengaborsi transisi menuju demokrasi.

Ini salah satu penyebab gagalnya perubahan yang dikenal dengan nama Arab Spring. Itu aksi protes rakyat yang meluas di kawasan Muslim, tahun 2010-2012. Saat itu dunia terperangah. Akankah Arab Spring membawa dunia Muslim menuju demokrasi?

Di sana, rakyat banyak bergolak menuntut perubahan. Dimulai dari Tunia, meluas ke Libya, Mesir, Yaman, Suriah dan Bahrain. Gerakan ini berlanjut ke negara Muslim lain: Maroko, Irak, Aljazair, Iran, Lebanon, Jordania, Kuwait hingga Sudah.

Liputan JUGA  Habib Umar Yakin Rycko Menoza Akan Memberikan Sesuatu Yang Baru Untuk Bandar Lampung

Publik dunia menghela nafas. Apakah virus perubahan di kawasan Komunisme tahun 1989-2000an, menular pada kawasan Muslim? Akankah Transisi menuju demokrasi dan kebebasan berlangsung pula pada Dunia Islam?

Namun Arab Spring gagal berbuah demokrasi dan kebebasan. Hanya Tunisia yang dinilai membuat rezim politik lebih demokratis, lebih bebas. Di belasan negara Muslim lain, yang terjadi justru menguatnya rezim otoritarian.

Ketakutan itu selalu didengungkan. Timur Tengah belum siap dengan transisi demokrasi. Publik di sana lebih terpikat dengan negara agama.

Aljazair di tahun 1992 acapkali menjadi rujukan. Pemilu saat itu menandai komitmen pemerintah bergerak menuju demokrasi. Namun gelagat menunjukkan partai Islam garis keras yang menang: FIS (Islamic Salvation Front).

Di putaran pertama FIS sudah menang. Sebelum berlanjut pada putaran kedua, militer mengambil alih proses demokrasi. Pemilu dihentikan atas nama stabilitas dan pertumbuhan negara jangka panjang. Jika FIS yang menang: pemilu bebas hanya berlangsung sekali saja.

Massa bergolak. Terjadi pertumpahan darah. Ribuan nyawa melayang. Aljazair 1992 menghantui banyak elit dunia muslim.

-000-

Dunia Muslim kehilangan model sebuah negara yang sukses bertransisi menuju Demokrasi. Tanpa model dan success story, elit dunia muslim terlalu besar mengambil resiko mengubah haluan negara.

Indonesia dapat diajukan menjadi model bagi dunia Muslim. Transisi demokrasi di Indonesia menuju demokrasi dapat dikatakan stabil, aman dan mencerahkan. Setidaknya ada empat alasan mengapa Indonesia dapat menjadi rujukan kuat bagi suksesnya dunia Muslim bertransisi .

Alasan pertama: di indonesia, tidak terjadi kasus One Man, One Vote, One Time. Sejak reformasi tahun 1998, sudah berlangsung pemilu yang relatif aman berkali kali. Pertama kali pemilu yang benar- benar bebas era reformasi di tahun 1999, lalu berlanjut setiap lima tahun: 2004, 2009, 2014 hingga 2019.

Liputan JUGA  Menang Gugatan Mahkamah Partai Demokrat, Hj Meilizar Latif Siap Menjadi Anggota DPRD Sumut

Tak hanya pemilu legislatif yang berjalan teratur. Bahkan presiden juga dipilih langsung, dan sudah berkali- kali: 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Dalam semua pemilu, relatif situasi politik terkendali. Tak pernah ada kasus pemenang pemilu ingin menghentikan pemilu berikutnya. Tak juga terekam pemenang pemilu ingin merusak kualitas pemilu berikutnya agar semakin tidak kompetitif, dan semakin tidak bebas.

Alasan kedua: di indonesia, perubahan kekuasan terbukti bisa berlangsung dengan damai. Pemilu adalah temuan peradaban modern dimana rakyat yang menentukan siapa yang mereka inginkan untuk berkuasa. Peralihan kekuasaan selalu mungkin terjadi pada setiap pemilu.

Di Indonesia sudah terjadi pergantian kekuasaan berkali- kali sejak reformasi. Awalnya yang berkuasa Partai Golkar dengan Presiden Habibie. Kemudian beralih ke Presiden Gus Dur dari PKB. Beralih lagi ke Presiden Megawati dari PDIP. Beralih lagi ke Presiden SBY dari Demokrat. Kini beralih ke Jokowi dari PDIP.

Test sebuah stabilitas demokrasi memang pada perubahan kekuasaan itu. Di indonesia, turn over kekuasaan itu berjalan lancar dan efektif.

Alasan ketiga: di Indonesia, sungguhpun mayoritas penduduknya Muslim, partai yang acapkali menang pemilu justru bukan partai yang berbasiskan agama. Yang selalu menang justru partai dengan platform keberagaman: PDIP, Golkar, Demokrat dan PDIP lagi.

Sejak pemilu reformasi, banyak partai lahir dan tumbuh. Sebagian mengusung simbol politik Islam. Bahkan pernah pula tumbuh partai yang mengkampanyekan akan menerapkan syariat Islam.

Tapi bagaimana dengan hasil pemilu? Pada pemilu terakhir 2019, hadir 5 partai yang berbasiskan kultur politik Islam: PKB, PPP, PAN, PKS, PBB. Partai yang tak menggunakan platform Islam, antara lain: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Perindo, PSI, PKPI, Hanura.

Liputan JUGA  Bawaslu Sumut Tetap Aktif Bekerja Dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih

Kumpulan partai Islam jika ditotal menjadi satu tak pernah mendapatkan dukungan di atas 38.4 persen. Inilah perolehan tertinggi kumpulan partai Islam pada pemilu 2004. Perolehan terendah kumpulan partai Islam: 29,3 persen. Ini perolehan di tahun pemilu 2009.

Bisa dipukul rata. Walau mayoritas pemilih Indonesia 85 persen Muslim, namun total yang memilih partai Islam sejak 1999-2019, hanya sekitar 29.3 persen hingga 38,4 persen saja. Mayoritas di atas 60 persen pemilih Indonesia memilih partai dengan platform kebangsaan.

Tak akan terjadi di Indonesia, partai pemenang pemilu mengubah haluan politik demokrasi menjadi negara agama, misalnya. Pemenang pemilu era reformasi selalu partai kebangsaan.

Alasan keempat: data mutakhir dari Index Demokrasi 2019 menggambarkan. Dari 50 negara Muslim dunia, hanya tiga negara berada pada kualitas Flawed Democracy. Ini memang bukanlah level demokrasi tertinggi. Tapi untuk dunia Muslim, Flawed Democracy itu level tertinggi yang bisa dicapai tahun ini.

Tiga negara itu adalah Indonesia, Malaysia dan Tunia. Mengapa Indonesia lebih bisa menjadi model? Dibandingkan Malaysia dan Tunia, Indonesia lebih teruji terjadi perubahan kekuasaan berkali- kali.

Malysia baru satu kali mengalami itu ketika Perdana Menteri tidak lagi dari UMNO, di tahun 2018. Indonesia sudah pernah mengalami Turn Over kekuasaan jauh lebih sering dan lebih awal.

Indonesia juga merupakan negara Muslim terbesar dengan jumlah penduduk 250 juta. Bandingkan dengan Tunisia yang hanya 12 juta manusia. Penduduk Indonesia 20 kali lipat Tunisia. Komplesitasnya persoalan Indonesia jauh lebih besar. Namun Indonesia tetap teruji berada dalam jalur yang aman dan stabil bertransisi ke demokrasi.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.