oleh

Ajay Berharap Masih Ada Keadilan Untuknya

BANDUNG – LIPUTAN68.COM – Sidang lanjutan Walikota Cimahi non aktif Ajay Mochamad Priatna yang tersadung kasus terkait dugaan suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi dilakukan pada Senin (31/5/2021).

Dalam sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terdiri dari Tito, SH, Budi Nugraha, SH, MH, dan Tri Handayani, SH, MH membahas masalah Pemasokan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Cimahi.

Tidah hanya itu, JPU juga membahas masalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan proyek pabrik PT Leuwitex Jaya seluas 10.000 meter2 (1 Hektare) yang diduga ditarik uang konvensasi oleh Ajay M Priatna Rp 1,2 Milyar.

Dalam sidang tersebut yang dipimpin Majelis Hakim I Dewa Gede S, SH, MH, Hakim anggota Sulistiono, SH, MH dan Melindawati, SH, MH, di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

JPU KPK juga menghadirkan 5 saksi-saksi yakni, dr Reri Marliah, MM. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat, Kepala Bidang Administrasi Umum RSUD Cibabat Sri Wahyuni, Manager Keuangan PT Leuwitex Jaya Karman Komar, Direktur CV Mitra Pratama (Milik Ajay) Agus Subakti dan saksi pengadaan alkes Itoh Suharto

Liputan JUGA  DPW KAMPUD Dorong Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Way Kanan

Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna saat menjalani sidang lanjutan terkait dugaan kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, di Pengadilan Negri Tipikor Bandung, Senin (31/5/21)
Diakui oleh Reri pada saat itu dirinya masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Cibabat, saat dibahas pertama kalinya pertemuan antara Reri, Itoh dan Ajay membahas masalah penyediaan Alat-alat Kesehatan untuk Covid-19 senilai Rp 2 Milyar.

“Saya dipanggil Bapak Walikota untuk menghadap beliau, dan pada saat pertemuan tersebut dirumah beliau ada Pak Itoh, dan saya diperkenalkan oleh Pak Ajay bahwa Pak Itoh adalah teman Pak Ajay.

Selanjutnya kata Reri kembali, karena rumah sakit membutuhkan alat-alat kesehatan seperti Alat pelindung diri, tempat isolasi Covid-19, face shild, masker, handytizer dan sarung tangan steril.

Liputan JUGA  Diperiksa KPK, Ketua KPU Arif Budiman Ngaku Tidak Kenal Harun Masiku

“Pada saat itu Pak Itoh oleh pak Ajay disuruh datang langsung ke Rumah Sakit Cibabat, dan saya arahkan pak Itoh untuk langsung menghadap dr As,” papar Reri.

Disaat JPU mempertanyakan masalah Anggaran yang digunakannya, menurut Reri anggaran tersebut menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi Umum Sri Wahyuni, setelah Itoh menghadap Sri, akhirnya Itoh melaksanakan kontrak proyek bersama RSUD Cibabat.

Selanjutnya, Pihak JPU KPK dalam hal ini membahas terkait adanya uang konvensasi diduga sebesar Rp 1,2 Milyar yang diminta oleh Ajay, untuk pembuatan IMB Proyek PT Leuwitex Jaya seluas 1 Hektare, yang dipertanyakan pada saksi Karman Komar.

Menurut Karman, pertama pihaknya kenal dengan Ajay diperkenalkan oleh kontraktor proyek PT Leuwitex Jaya Marshal.

Pertemuan pertama kali di Mansion Fine Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat, membahas masalah IMB.

Liputan JUGA  Perseteruan Vicky Prasetyo dengan Mantan Istri Angel Lelga Berujung Pemanggilan Kejaksaan Jaksel

“Ajay hanya mengintruksikan agar kelengkapan persyaratan IMB segera disiapkan,” terang Karman.

Barulah pada pertemuan keduapun dengan Ajay, Marshal dan Karman di Saung Kabayan Pasteur, tidak membicarakan masalah konvensasi Rp 1,2 Milyar.

“Disana Ajay hanya meminta masalah Catering PT Leuwitex Jaya bisa dikoodinir cateringnya oleh istrinya Ajay Ibu Lucy, tapi saya jawab mohon maaf tidak bisa sebab catering Leuwitex sudah di isi oleh orang lain,” jawab Karman.

Sedangkan masalah konvensasi perijinan senilai Rp 1,2 Milyar, hal itu diduga atas intruksi Ajay kepada Marshal.

“Awalnya saya tidak setuju dengan nilai tinggi seperti itu, namun Mashal langsung berhubungan dengan bigbos PT Leuwitex Jaya Pak Luki, saya gak bisa berbuat apa-apa, karena kata Marshal sebagai buang sial,” ungkapnya.

Namun ketika JPU mendesak sejauh ini apakah uang konvensasi sudah di lunasi yang senilai 1,2 Milyar tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.