oleh

Diam Adalah Emas Tapi Bicara Baik Adalah Berlian. Maka Berbuat Baiklah!

Keheningan hanya menakutkan bagi orang-orang yang secara kompulsif mengucapkan kata-kata” – William S. Burroughs (penulis & seniman)

 

Oleh P. Kons Beo, SVD

Ketika bicara lepas kendali

Mari kita kembali lagi ke suara Kaharuddin. Koordinator BEM Seluruh Indonesia itu pasti tetap diingat seantero Indonesia. Keberaniannya untuk bicara ‘patut diakui’. Di HOTROOM Metro TV, 14 April 2022 kemarin itu Kaharuddin sudah tampil bersuara. Dipandu oleh host sekelas Hotman Paris lagi. Ada inti bicaranya yang kontroversial.

Kaharuddin punya satu pertanyaan menukik tentang hari-hari ini, saat kini, di rezim ini: “Kita peroleh kesejahteraan ? Apakah kita peroleh kebebasan?” Lepaskan dulu kesejahteraan. Sebab yang namanya ‘kesejahteraan’ selalu punya jalan panjang dalam proses yang terus berlanjut. Tetapi tentang kebebasan? Ya, kebebasan berbicara dan berpendapat itu?

Adakah kebebasan berbicara dan berpendapat ditekan dan digembos di alam Indonesia saat kini ? Rasanya ini tak butuh telaah teramat ilmiah demi satu pembuktian. Banyak suara geram menantang. Terasa terlalu naif untuk yakini apa yang disuarakan Kaharuddin. Sepertinya ia hanya berjuang untuk ‘coba-coba berpendapat’. Tak peduli sedikit pun akan prinsip “contra factum argumentum non valet” (lawan fakta pernyataan tak kuat).

Liputan JUGA  Sejarah Kerajaan Jawa

Benarkah di masa Orba, Indonesia sesuka hati untuk berpendapat ? Tanpa rasa cemas dan takut akan sikap represif rezim ? Saat Soeharto berkuasa sepanjang 32 tahun itu, benarkah ada demo berjilid-jilid sebagai tanda bahwa sungguh ‘Indonesia bebas bicara dan bebas berpendapat serta bebas bermanuver dalam politik ?’

Undang-undang demi bebas bicara atau berbicara sesuai pedoman undang-undang?

Bila disinyalir Indonesia bebas bicara sebelum era reformasi, pendapat umum pasti membantahnya. Sama halnya jika di era Indonesia kini terasa kebebasan berpendapat sungguh ditekan. Jika Indonesia ingin bicara ‘lepas bebas’ maka yang jadi rujukannya adalah UUD Pasal 28 e ayat 2. Di situ  jelas terbaca “Setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Undang-Undang No 9 Tahun 1988 bicara lugas tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maka jelas kebebasan berpendapat setiap orang sungguh dijamin dan dilindungi atas dasar hukum. Namun tetap menjadi atensi serius untuk mendalami pemahaman semestinya tentang: bebas untuk bicara dan berpendapat atau merdeka menyampaikan pikiran.

“Bebas berpendapat” yang ditafsir dalam artian kasar “seenaknya berbicara” tentu berdampak pada konsekuensi yang lebih luas. Hukum yang elegan tentu tak menyasar isi pikiran dan kebebasan berpendapat atas dasar varian sudut pandang atau perspektif positif di tataran saling memperkaya.

Liputan JUGA  Sejarah Gagasan Berdikari di Medan Sumatera Utara

Mari bicara dalam semangat Indonesia

UUD 1945 tetap menjamin hak setiap warga untuk nyatakan pikiran dan sikap. Namun, tak bisa dilupakan bahwa Pasal 28 e ayat 2 itu sungguh menderang tegaskan tentang koridor “sesuai dengan hati nuraninya”. Jadi persoalan serius jika ‘bebas bicara dan bebas berpendapat’ itu ternyata tak citrakan “alam hati nurani yang tulus, hening dan bening”.

Bebas bicara tanpa guideline yang paten pada akhirnya bisa buyarkan tujuan yang hendak dicapai. Atau malah hanya memperkeruh suasana atau keadaan. Tidakkah sering terjadi bahwa kebebasan berbicara sering ternoda dalam modusnya yang cenderung liar serta destruktif-anarkis ?

Bagaimana pun dari kisah Kaharuddin dapat didalami beberapa hal penting sebaliknya. Ada koridor yang pantas dicermati dan dilewati dalam kebebasan berbicara dan berpendapat (cf Dwi Nikmah Puspitasari, Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial, 2017).

Liputan JUGA  Sejarah Mesjid Demak Sebagai Pusaka Tanah Jawa

Pertama, bahwa ‘bicara dan berpendapat’ butuhkan bahannya yakni informasi. Informasi itu digali dari berbagai pihak, bersifat mendalam dalam kajiannya. Dan tentunya agar informasi itu dapat dipahami dalam berbagai sudut pandangnya. Asal berteriak histeris tanpa menangkap dan tahu akan informasi lengkap dan utuh tentang substansi tuntutan demo, misalnya, sering terjadi.

Dan lagi, bahwa informasi sering dikaburkan oleh apa yang disebut sebagai ‘malpraktek kompetensi’. Sebab banyak kali terjadi bahwa tak selamanya bicaranya seorang yang tergelar pakar hukum tata negara, misalnya, isi bicaranya akan selalu beraroma kepakarannya dalam ketatanegaraan! Seorang yang (terlanjur) diyakini sebagai filsuf tak selamanya bicaranya berkiblat pada ‘cinta akan kebijaksanaan’. Malah bisa lebih menanamkan virus sesat berpikir (logical fallacy) dan jauh dari kearifan.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.