oleh

Mekanisme Unjuk Rasa Dan Jenis Unjuk Rasa Yang Dilarang

Oleh: Kombes Pol Ratno Kuncoro,S.Ik, M. Si

(Direktur Intelejen dan Keamanan Polda Sumatera Selatan)

Unjuk rasa atau dikenal dengan istilah demonstrasi merupakan sekelompok orang yang menyampaikan pendapatnya di muka umum pada dasarnya adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin tegas dalam Konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi.

Pada dasarnya, dasar hukum unjuk rasa adalah Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Sebelum kita memahami lebih jauh tentang unjuk rasa, maka terlebih dahulu kita pahami apa saja bentuk penyampaian pendapat di muka umum, di antaranya unjukrasa/ demonstrasi, pawai, rapat umum serta mimbar bebas.

Ketentuan dan Syarat Penyampaian Pendapat di Muka Umum

I. Ketentuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Secara umum penyampaian pendapat dimuka umum tentunya memiliki beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut :

1. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum
2. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan
3. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib : (a) memberikan surat tanda terima pemberitahuan; (b) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum; (c) melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat; (d) mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui; (e) bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum; dan (f) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.
4. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain : (a) dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan, (b) perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, (c) penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok, (d) Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.
II. Syarat Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Liputan JUGA  Leluhur Bumi Pengging

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, seharusnya memahami pula beberapa persyaratannya, diantaranya, a) maksud dan tujuan; b) lokasi dan route; c) waktu dan lama pelaksanaan; d) bentuk; e) penanggungjawab/korlap; f) Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan; g) Alat peraga yang digunakan; dan h) Jumlah peserta.

DEFINISI UNJUK RASA

Unjuk rasa atau demontrasi dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penyampaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penanggungjawab aksi Unjuk Rasa (Unras) atau penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian baik kepada Kapolrestabes atau Kapolres melalui Kasat Intel tiga (3) hari sebelum unras tersebut di laksanakan.

Liputan JUGA  Sejarah Kabupaten Klaten

Setelah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kemudian pihak kepolisian akan menilai dan melakukan analisa terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah rencana aksi unjuk rasa tersebut bisa menimbulkan konflik, baik konflik dengan tujuan yg menjadi obyek unjuk rasa, ataupun dengan kelompok lain yang berbeda aspirasi.

Dari hasil penilaian intelijen tersebut, akan menjadi bahan untuk diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), ditandatangani Kasat Intelkam atas nama Kapolrestabes atau Kapolres.

Dengan STTP tersebut, Polri setempat bertanggung jawab atas kelancaran aksi unjuk rasa. Akan disiapkan jumlah personel pengamanan, baik polisi pakaian dinas dan preman, agar aksi unras dapat berlangsung tertib sesuai dengan ketentuan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, UU NO. 9 Tahun 1998.

Polisi wajib bersikap tegas untuk menertibkan aksi unras yang mengganggu ketertiban umum dan pihak mana pun yang melanggar hukum, karena hakekat penyampaian pendapat tetap harus memperhatikan prinsip prinsip penyampaian pendapat yg disebutkan dalam UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Liputan JUGA  Babad Prabu Hadi Hanyakrawati Raja Mataram II

Pada dasarnya surat pemberitahuan tersebut berisikan antara lain : a) maksud dan tujuan; b) lokasi dan route; c) waktu dan lama pelaksanaan; d) bentuk; e) penanggungjawab/korlap; f) Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan; g) Alat peraga yang digunakan; dan h) Jumlah peserta.

Perundang-udangan dalam UNRAS

Pada dasarnya, dasar hukum unjuk rasa adalah Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Berikut ini adalah bunyi pasal-pasal yang dimuat pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2)Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.