Etika Politik dan Penerapan Falsafah Kekuasaan Jawa

Oleh: Dr Purwadi M.Hum

(Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara LOKANTARA Hp 087864404347)

A. Dasar Dasar Etika Politik Jawa.

Etika kekuasaan Jawa berpangkal tolak dari pengalaman historis. Peradaban Jawa menawarkan nilai politik yang bertujuan untuk mencapai cita cita kolektif secara harmonis. Misalnya pada tahun 1352 Empu Tantular menyusun etika kenegaraan Majapahit, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda beda tetapi tetap satu jua.

Kasultanan Demak Bintara berdiri tahun 1478. Rajanya yakni Raden Patah atau Sultan Fatah Jimbun Sirullah Syah Alam Akbar I. Dengan dukungan Wali Sanga kekuasaan Demak menerapkan strategi kebudayaan. Jawa digawa Arab digarap. Muncullah tembang Ilir Ilir yang merupakan sinopsis kearifan lokal.

Ilir Ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar. Begitulah akulturasi budaya Kerajaan Demak Bintara yang mengutamakan keselarasan sosial. Penyebaran Agama Islam tetap menghormati adat istiadat yang sudah berkembang. Kanjeng Sunan Kalijaga memberi keteladanan pada sekalian warga.

Dengan bersandar pada ajaran leluhur, maka hajad hidup orang banyak diselenggarakan secara bijaksana. Politik kenegaraan berisi ajaran yang telah mrngakar di lingkungan masyarakat Jawa. Politik hanya menjadi sarana untuk menjalankan kebajikan. Pengabdian dipersembahkan demi keagungan peradaban, sepi ing pamrih. Narapraja selalu menjunjung tinggi prinsip rame ing gawe. Rela berkorban demi nusa bsngsa.

Kesadaran politik kerakyatan Jawa diwariskan oleh Joko Tingkir. Pada tahun 1546 Joko Tingkir atau Mas Karebet dinobatkan sebagai raja Pajang. Bergelar Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kamidil Syah Alam Akbar Panetep Panatagama. Berakit rakit ke hulu, berenang renang ke tepian. Bersakit sakit dahulu, bersenang senang kemudian. Ki Ageng Banyubiru menganjurkan agar Joko Tingkir selalu lara lapa tapa brata. Refleksi spiritual dijalankan untuk memperoleh ketajaman batin.

Politik Kasultanan Pajang memadukan nilai keagamaan, kebangsaan, kebudayaan. Lahirlah tokoh Jawa kenamaan yang memiliki visi misi kenegaraan. Konsep keagamaan diajarkan sesuai dengan garis doktrin Wali Sanga.

Nilai Kebangsaan Kerajaan Pajang mendapat inspirasi dari Adipati Sri Makurung Handayaningrat. Bupati Pengging ini menikah dengan Kanjeng Ratu Pembayun, putri Sinuwun Prabu Brawijaya V. Lila lan legawa kanggo mulyane negara.

Penasihat Kraton Pajang memang mumpuni. Ki Ageng Butuh mengajarkan tata cara olah tetanen. Sawah, kebun, ternak dikembangkan. Pajang menjadi negara kang panjang punjung pasir wukir, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja.

Kraton Mataram menyempurnakan Falsafah dan nilai politik Jawa. Ada istilah memayu hayuning bawana. Pemikiran kekuasaan Jawa dibuat untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai politik Jawa dibikin untuk mencapai kehidupan dunia yang aman damai.

Falsafah kenegaraan itu berlanjut sampai sekarang. Orang Jawa menghayati dalam kehidupan sehari hari. Nilai politik Jawa mengutamakan harmoni. Perwujudan sikap guyub rukun, gotong royong nyambut gawe.

Panembahan Senapati memerintah Kerajaan Mataram tahun 1582-1601. Kekuasaan dikelola dengan etika keutaman. Nulada laku utama, tumraping neng tanah Jawi, wong agung ing Ngeksiganda. Hawa nafsu yang tidak baik dicegah, dengan melakukan tapa brata. Kebijakan politik ditujukan untuk membuat kebahagiaan sesama.

B. Penerapan Konsep Kekuasaan Jawa.

Sinuwun Prabu Hadi Hanyakrawati memerintah Mataram tahun 1601-1613. Konsep kekuasaan Jawa meliputi narendra gung binathara, mbahu dhendha nyakrawati, ambeg adil para marta, ber budi bawa laksana, memayu hayuning bawana. Adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

Raja memang memegang kekuasaan besar. Diibaratkan sebagai dewa di Kahyangan. Penguasa memiliki hak menjalankan kewenangan hukum. Brrhak pula memutar roda pemerintahan.

Namun demikian, raja juga mempunyai kewajiban yang besar pula. Sikapnya harus adil bijaksana. Penuh keluhuran budi, dengan teguh memegang sumpah janji. Pemimpin diharap konsisten dan konsekwen. Satunya kata dan perbuatan. Turut serta mewujudkan perdamaian dunia yang kekal abadi.

Kaderisasi kepemimpinan Mataram cukup lancar. Dasar dasar kepemimpinan Sinuwun Prabu Hadi Hanyakrawati dibuat buku oleh putranya, Raden Mas Jatmiko. Beliau mengarang kitab Nitipraja, yang berarti panduan dalam tata kehidupan bernegara.

Kelak bergelar Kanjeng Sultan Agung. Berkuasa di kerajaan Mataram tahun 1613 – 1645. Bersama dengan sang Permaisuri, Ratu Batang beliau menulis serat Sastra gendhing, yang berisi tentang harmoni sosial. Sastra sebagai piranti pengajaran semestinya selaras dengan irama kejiwaan. Pemimpin hendaknya tahu betul aspirasi rakyat.

Serat pengracutan dikarang oleh Sultan Agung bersama Permaisuri dari kasultanan Cirebon. Namanya Ratu Mas Tinumpak, putri Sultan Abdul Karim raja Cirebon. Serat pengracutan berisi tentang etika kepemimpinan sebagai mana telah diwariskan oleh Sunan Gunung Jati.

Ajaran serat pengracutan berisi tentang kepemimpinan yang berbelas kasih. Jiwa raga pemimpin bisa sempurna bila menyatuni fakir miskin dan anak terlantar. Pemimpin sebagai perwujudan negara wajib memelihara warga ekonomi lemah. Oleh karena itu seorang pemimpin perlu latihan untuk berwatak asketis sufistik. Dengan cara nglakoni cegah dhahar lawan guling.

Konsep kenegaraan Mataram semakin tangguh ampuh utuh sepuh saat Sinuwun Amangkurat Agung berkuasa tahun 1645 – 1677. Mataram menjadi negara maritim terbesar di Asia Tenggara. Istana maritim dibangun di kota Tegal. Istana wisata kedaton pamase dibangun di Lesmana Ajibarang Banyumas. Kebijakan tentang otonomi daerah dikembangkan, agar pelayanan publik menjadi lebih kreatif dan profesional.

Perpindahan ibukota Mataram dari Plered ke Kartasura terjadi pada tahun 1677. Sinuwun Amangkurat Amral dibantu oleh teknokrat dari Bugis Makassar. Lalulintas perdagangan dan pelayaran bertambah maju. Kerajaan Mataram semakin kondang setelah suksesi tahun 1703. Sinuwun Amangkurat Mas melibatkan warga Lasem Rembang. Pemilik usaha terasi Rembang kerap datang untuk pameran di istana.

Etika kepemimpinan Jawa lantas disusun oleh Kanjeng Ratu Mas Balitar. Garwa prameswari Sinuwun Paku Buwana I ini menyusun Serat Ambiya tahun 1708. Bertujuan untuk mengambil suri teladan konsep kenegaraan ala Nabi. Putri Bupati Madiun ini juga mengarang serat Iskandar Zulkarnain. Tekafan raja besar ini telah membawa kejayaan dunia.

Penerapan etika kepemimpinan disusun oleh Kyai Yasadipura tahun 1748. Atas dhawuh Sinuwun Paku Buwana II raja Surakarta Hadiningrat, ditulis ajaran Hasta Brata. Delapan konsep kekuasaan yang bersifat kosmis ekologis. Pemimpin mengacu pada keutamaan bumi, air, laut, udara, api, matahari, bulan, bintang. Keramahan alam cocok untuk praktek kepemimpinan.

Raden Ngabehi Ranggawarsita pujangga Karaton Surakarta Hadiningrat. Pada tahun 1842 menyusun kitab witaradya. Isinya tentang pola mengatur pemerintahan yang baik. Pemimpin yang utama harus menjunjung etika bawa laksana. Bahkan sosialisasi etika politik ini dalam formula suluk pedalangan. Sang pujangga lewat serat kalatidha mengingatkan, agar selalu eling lan waspada.

Kehadiran tokoh sufi Jawa berasal dari keluarga bangsawan Jepara. Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung RA Kartini. Putra Bupati Sosrodiningrat Jepara ini memberi renungan hidup. Pada abad XXI ini para praktisi Kejawen menjadikan referensi untuk lelaku. Sugih tanpa bandha, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, digdaya tanpa aji.

Etika politik dan penerapan kekuasaan Jawa bersumber dari sastra piwulang. Pengalaman kebajikan disusun oleh para pujangga sebagai karya adi luhung.

(LM-01)