oleh

INDONESIA HARUS BERSATU, DAN FOKUS PADA PENGHENTIAN PENYEBARAN VIRUS KORONA

JAKARTA, LIPUTAN68.COM | Kemarin, 7 April 2020, melalui TV saya mengetahui bahwa Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dipindahkan ke rumah sakit di London dengan perawatan intensif. Kita mengetahui bahwa pemimpin eksekutif Inggris tersebut 11 hari yang lalu dinyatakan positif korona. Berita itu kini menjadi “headline” media massa di seluruh dunia.

Saya tidak mengenal Boris Johnson secara pribadi. Ketika memimpin Indonesia dulu, saya mengenal dan bekerja sama dengan 3 perdana menteri Inggris, yaitu Tony Blair, Gordon Brown dan David Cameron.

Tony Blair pernah bekerja sama dalam membangun hubungan yang harmonis antara Dunia Islam dan Dunia Barat. Waktu melakukan kunjungan ke Jakarta, Blair dan saya melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Setelah tak lagi menjadi PM, Blair masih menjalin persahabatan dengan saya.

Dengan Gordon Brown saya bekerja sama dalam forum G20, utamanya ketika para pemimpin dunia harus bersatu dan berkolaborasi menangani krisis ekonomi global tahun 2008-2009 yang lalu. Untuk diingat, dalam situasi yang penuh kepanikan, pertemuan puncak G20 pertama dilaksanakan di Washington DC dengan Presiden Bush sebagai tuan rumahnya. Pertemuan kedua dilaksanakan di London dengan Perdana Menteri Gordon Brown sebagai chair. Saya masih ingat bahwa untuk menghadiri pertemuan penting G20 di London tersebut saya harus meninggalkan tanah air, meskipun waktu itu saya tengah berada pada puncak kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2009.

Sedangkan dengan David Cameron, sebagaimana banyak diketahui, saya pernah bekerja sama (juga dengan Presiden Liberia Johnson Sirleaf) sebagai Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diminta oleh Sekjen PBB Ban-Ki Moon, untuk memberikan masukan terkait dengan SDGs, pengganti MDGs yang jatuh tempo pada tahun 2015.

Sungguhpun saya tidak mengenal Boris Johnson secara pribadi, sebagai mantan Presiden Indonesia dan sebagai warga dunia (world citizen) saya mendoakan secara tulus agar Johnson diberikan kesembuhan. Semoga beliau diselamatkan dari serangan virus korona yang ganas itu, dan bisa kembali memimpin Inggris dalam masa krisis sekarang ini, untuk keselamatan warga negaranya.

Mengapa saya menyampaikan doa tulus untuk kesembuhan pemimpin Inggris itu? Mengapa saya memiliki empati kepada seorang pemimpin yang jatuh sakit ketika sedang bekerja keras untuk menyelamatkan bangsa dan negaranya dari sebuah krisis?

Semuanya bertolak dan berkaca dari pengalaman pribadi saya sendiri. Pengalaman pribadi seseorang, yang pernah berada dalam situasi yang sama.

Dalam perjalanan hidup saya, khususnya ketika selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, beberapa kali saya memimpin negara dan pemerintah dalam mengatasi krisis. Sebagai contoh, sewaktu bersama Wapres Jusuf Kalla mengatasi bencana alam terbesar awal abad 21, yaitu tsunami Aceh dan Nias; sewaktu mengatasi krisis meroketnya harga minyak dunia di tahun 2005, 2008 dan 2013; dan sewaktu mengatasi krisis ekonomi global tahun 2008-2009 bersama Pak Jusuf Kalla, Pak Boediono, Ibu Sri Mulyani dan para pejabat negara baik pusat maupun daerah yang lain.

Dalam masa krisis dan “darurat” tersebut, saya harus memimpin secara langsung. Bertanggung jawab secara penuh. I must be at the driving seat. Ibarat sedang menjalankan kendaraan, saya sendiri yang harus mengemudikannya, sementara rakyat Indonesia sebagai penumpangnya. Tentu saja perjalanan kendaraan itu dalam cuaca yang buruk, menembus hujan lebat dan badai, sementara jalannya berliku dan kiri kanannya pun tebing dan bukit. Secara manusiawi dalam keadaan seperti ini semua merasa tegang, “stress” bahkan takut.

Nah, dalam suasana krisis tersebut, seorang pemimpin sering lupa atas keamanan dan keselamatan dirinya. Bisa lupa makan dan minum, kurang tidur dan bahkan tidak mengenal waktu untuk beristirahat. Karena …. dalam hati dan pikirannya, tugaslah yang harus diutamakan. Mission must be well accomplished. Krisis harus bisa diatasi. Negaranya harus selamat. Rakyat harus dilindungi. Semuanya dipandang sebagai tugas dan kewajiban moral seorang pemimpin.

Liputan JUGA  Catatan Hukum Dugaan "Genosida Demokrasi" Atas Penghilangan Hak Pilih di Lampung Selatan

Dalam keadaan seperti itu, pemimpin di samping mengalami tekanan psikologis sangat mungkin justru jatuh sakit. Saya jadi ingat mendiang isteri tercinta. Setiap berada dalam situasi seperti itu, Ani tak pernah lupa mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan saya. Sambil terus mendampingi dan memberi semangat kepada saya, Ani juga memperhatikan makanan dan vitamin yang saya perlukan. Juga menemani saya ketika menjalankan sholat, karena setelah semua diikhtiarkan melalui kerja keras, pertolongan Allah-lah yang kita mohonkan.

Saya yakin, saat ini, para pemimpin di seluruh dunia juga berada dalam situasi yang saya gambarkan tadi. Termasuk pemimpin Inggris, dan tentunya pemimpin kita sendiri, Presiden Jokowi. Sehingga, doa saya ini ~ doa keselamatan dan kesehatan ~ juga berlaku bagi para pemimpin yang lain. Termasuk semua pihak yang tengah berada di “garis depan” dalam mengatasi serangan virus korona ini. Secara khusus, doa tulus dan terima kasih juga saya tujukan kepada para dokter dan perawat, yang tugasnya memiliki risiko yang paling tinggi, karena sehari-hari mesti bersinggungan dengan para pasien Covid-19.

Indonesia Harus Bersatu dan Tetap Fokus pada Penghentian Penyebaran Virus Korona

Mengapa melalui artikel ini, dengan segala kerendahan hati saya masih mengingatkan perlunya kita terus dan tetap bersatu? Mengapa pula kita harus makin intensif melakukan segala upaya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman korona, termasuk bisa dihentikannya penyebaran Covid-19 di negeri kita?

Tentu ada sejumlah alasan.

Pertama, krisis virus korona di negeri kita belum berakhir. Belum selesai. Indonesia juga belum aman. Salah besar kalau kita merasa sudah berhasil mengatasi wabah korona ini, dan kemudian mulai menjalani kehidupan seperti biasa.

Di samping itu, saya melihat masih ada elemen di negeri ini yang belum benar-benar fokus dan tidak bekerja sesuai prioritasnya. Ingat, first thing first. Waktu dan sumber daya kita terbatas, sehingga harus diarahkan kepada kepentingan dan sasaran utama kita saat ini.

Prioritas kita adalah menyelamatkan saudara kita yang sudah terjangkit korona (to save their life), serta membatasi dan menghentikan penyebaran virus korona (to contain and to stop the spread of Covid-19). Kalau sasaran ini dapat dicapai, kita bisa menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa rakyat Indonesia. Kalau virus korona bisa kita lumpuhkan, kehidupan masyarakat akan kembali normal. Ekonomi Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang lagi.

Kedua, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk “mempolisikan” warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara.

Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak. Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah korona ini. Juga malu kepada dunia, karena saya amati hal begini tidak terjadi di negara lain.

Liputan JUGA  Ir H Soekirman Dan Juru Among Tani Desa

Berkaitan dengan alasan pertama, agar kita tetap fokus pada penanganan virus korona saya pikir tak perlu saya elaborasi. Saya percaya semua pihak pasti sepakat untuk melakukannya, termasuk jajaran pemerintah yang saat kini juga sedang berupaya sekuat tenaga.

Saya juga menyambut baik semua kebijakan dan tindakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan penanggulangan Covid-19. Termasuk penyediaan anggaran yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu, yang saya pandang cukup memadai, terutama untuk saat ini. Anggaran yang saya maksud adalah yang ditujukan untuk menanggulangi Covid-19, serta bantuan kepada rakyat yang mengalami kesulitan hidup akibat terjadinya wabah saat ini. Itu kebijakan yang tepat dan sangat diperlukan. Saya berharap, sebagaimana harapan rakyat kita, dana itu dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Yang ingin saya tanggapi adalah terjadinya ketegangan baru antara unsur masyarakat dengan pihak pemerintah. Ketegangan vertikal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Tidakkah kita justru harus makin kompak, makin bersatu dan makin efektif dalam kerjasama memerangi virus korona saat ini?

Isu yang muncul sebenarnya klasik dan tidak luar biasa. Intinya adalah bahwa negara, atau pemerintah, akan mempolisikan siapapun yang menghina presiden dan para pejabat pemerintah. Saya pahami ini sebagai peringatan (warning), bukan ancaman, dari pihak yang memiliki kekuasaan di bidang hukum.

Mengapa saya katakan ini sebenarnya klasik dan tidak luar biasa, karena hal begini kerap terjadi di sebuah negara. Sekalipun negara itu menganut sistem demokrasi. Biasanya terjadi di negara yang demokrasinya tengah berada dalam masa transisi dan atau konsolidasi. Ataupun negara yang demokrasinya masih mencari bentuk dan model yang paling tepat. Atau negara yang memiliki pranata hukum warisan era kolonialisme. Sistem hukum yang memberikan hak (power) kepada penguasa, untuk menghukum warga negara yang didakwa menghina atau tidak menghormatinya.

Yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman korona yang serius saat ini. Jujur, dalam hati saya harus bertanya mengapa harus ada kegaduhan sosial-politik seperti ini?

Melalui artikel ini, kalau diperkenankan, saya ingin menyampaikan pandangan saya. Sekaligus saran dan harapan saya baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Saat ini, di negeri ini, bahkan di seluruh dunia, kehidupan masyarakat sedang dalam situasi yang sangat “stressful”. Dalam hal ini saya mengartikan stressful secara luas, yaitu sebagai tegang, gamang, takut, emosional dan bahkan cepat marah.

Manusia dan masyarakat takut kalau kena korona. Takut kalau sakit dan kemudian meninggal dunia. Sebagian bingung, tak percaya diri dan mudah terpengaruh tanpa bisa berpikir secara rasional. Masyarakat golongan bawah, terutama yang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Di antara mereka ada yang mudah menyalahkan pihak lain, termasuk pemerintah dan pemimpin-pemimpinnya.

Sebuah studi mengatakan bahwa 75 % anggota masyarakat tergolong kuat menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Sementara, 25 %-nya tergolong rentan dan kondisi mentalnya mengalami gangguan. Di sejumlah negara, yang paling ekstrim bahkan melakukan bunuh diri.

Pihak pemerintah pun sebenarnya juga mengalami tekanan-tekanan psikologis. Memang sering dibantah oleh mereka-mereka yang tengah berkuasa, dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Pemerintah takut kalau rakyatnya banyak yang kena korona dan meninggal. Takut kalau upaya dan tindakannya gagal. Juga takut kalau kebijakannya disalahkan oleh rakyat, baik sekarang maupun di hari nanti.

Liputan JUGA  Legenda Eluh Berru Tinambunen: Memahami Duka Hati Seorang Wanita

Tanpa disadari, sebagian penguasa dan pejabat pemerintah menjadi sensitif. Menjadi kurang sabar dan tak tahan pula menghadapi kritik, apalagi hinaan dan cercaan.

Situasi seperti inilah yang bisa memunculkan “benturan” antara elemen masyarakat dengan pihak pemerintah. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada benih-benih ketidak-cocokan dan ketidak-sukaan. Misalnya, sebagian masyarakat tidak suka sama pejabat A dan pejabat B. Atau pemerintah sudah memasukkan si C dan si D sebagai lawan pemerintah. Saya mengamati ada benih-benih dan masalah bawaan seperti ini di negara kita. Dalam situasi sosial yang tidak stabil dan penuh “tension”, seperti di era wabah korona saat ini, benturan sangat mungkin terjadi.

Saya bukan ahli psikologi, termasuk psikologi sosial dan psikologi pandemi. Saya juga bukan seorang dokter yang ahli tentang virus korona. Saya hanyalah seorang yang pernah berada di dalam pemerintahan ketika menghadapi situasi krisis, dan kini berada di barisan masyarakat yang mengerti apa perasaan dan harapan mereka. Barangkali hanya inilah modal yang saya miliki. Karenanya, saya mohon maaf kalau pandangan saya ini keliru dan pemerintah tidak berkenan menerimanya. Atau juga kalau masyarakat tidak menyukai pemikiran saya ini.

Yang pertama-tama harus saya sampaikan adalah saat ini kita semua sedang diuji. Termasuk pemerintah dan masyarakat. Apakah kita kuat, sabar, tegar dan berhasil menjalani kehidupan yang berat ini. Kita juga diuji apakah kita bisa saling menahan diri, saling bertenggang rasa dan saling berempati. Apakah kita bisa saling berbagi (sharing the hardship), termasuk antara pemerintah dan masyarakat. Karena negara dan pemerintah “lebih kuat” dan “lebih berkuasa”, pemerintah juga sedang diuji apakah secara moral memiliki empati yang tinggi terhadap rakyatnya.

Menghadapi situasi yang berat saat ini, inilah saran-saran sederhana saya.

Pertama kepada masyarakat.

Kepada masyarakat saya berharap janganlah selalu apriori terhadap apa saja yang dilakukan pemerintah. Termasuk, kebijakan dan tindakannya. Jangan terlalu cepat menuduh pemerintah sebagai tidak serius, bahkan tidak berbuat apa-apa. Menurut saya, tidak ada di dunia ini yang pemerintahnya berpangku tangan dan tidak berbuat yang semestinya dalam menghadapi wabah korona dewasa ini.

Secara pribadi saya melihat bahwa pemerintah kita juga telah menjalankan kewajibannya. Dalam setiap krisis, situasinya memang tidak mudah dan persoalannya pun banyak. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, termasuk keterbatasan keuangan negara, pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi wabah korona ini.

Sebaiknya, warga masyarakat jika berbicara atau berkomentar tidak melampaui batas. Termasuk jika mengkritik atau berkomentar tentang presiden dan para pemimpin kita yang lain. Kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang pun ada batasnya. Masyarakat yang baik dan cerdas akan tetap bisa menyampaikan pendapat dan kritik-kritiknya, tanpa harus melakukan penghinaan, hujatan dan caci maki yang kasar dan melampaui kepatutannya. Saya berpendapat, di negeri ini siapapun bisa mengutarakan pandangan bahkan mengkritik secara lugas dan terbuka. Namun, tetaplah pandangan dan kritik itu disampaikan dengan kata-kata yang “berkeadaban”.

Mungkin saja sejumlah pejabat pemerintah tidak bisa menerima kata-kata yang keras dan kasar, karena merasa sudah berbuat dan berupaya dalam mengatasi krisis korona saat ini. Karena merasa dihina, beliau-beliau ingin mengganjar para “penghina” itu dengan penalti hukuman. Itulah sebabnya, saya ikuti pihak kepolisian secara proaktif juga ikut memberikan peringatan kepada masyarakat, bahwa siapapun yang melanggar akan dipidanakan. Tentu ini serius.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.